Gejolak Politik Korsel Memanas, Bank Sentral Sebut Keadaan Pasar Tetap Stabil

Usai pemakzulan Presiden Yoon Suk Yeol akhir upaya penerapan status darurat militer di permulaan Desember 2024 lalu, Bank of Korea atau Bank sentral Korea Selatan (Korsel) menggelar konferensi Komite Kebijakan Moneter.

Adapun konferensi tersebut dijalankan untuk mempertahankan stabilitas pasar keuangan dan valuta gila Korsel. Dalam konferensi tersebut, pemerintahan sementara dan Bank sentral Korsel berjanji untuk secepatnya mengambil langkah untuk mempertahankan stabilitas pasar.

Dalam siaran persnya, Bank sentral Korsel mengaku tekanan volatilitas di pasar keuangan dan valuta gila sudah mereda. Hal itu terjadi karena langkah otoritas pemerintah dan Bank sentral Korsel yang cepat dan proaktif untuk mempertahankan stabilitas pasar.

“Selama dua periode pemakzulan sebelumnya, metode ekonomi secara efektif dikontrol secara independen dari proses politik, dan efek yang dihasilkan masih terbatas walaupun ketidakpastian politik meningkat,” tulis administrasi Bank sentral Korsel, Minggu (15/12/2024).

Bank sentral Korsel juga menentukan kebijakan utama di bidang keuangan dan ekonomi dilaksanakan tanpa hambatan lewat perjanjian bipartisan. Dengan begitu, Bank sentral Korsel berharap sanggup meyakinkan para pelaku pasar mengenai metode perekonomian yang berfungsi secara independen dan baik.

Seandainya gejolak politik berjalan lebih usang dari urusan pemakzulan di periode sebelumnya, Bank sentral Korsel menganggap efek ekonomi yang mau ditimbulkan kian membesar.

Untuk memitigasi hal tersebut, administrasi Bank sentral Korsel mengaku akan mengambil langkah proaktif untuk meredam efek ekonomi yang lebih luas akhir gejolak politik tersebut.

“Bank of Korea bertujuan untuk mengambil langkah-langkah secara proaktif untuk menangkal gejolak lebih lanjut di pasar keuangan dan valuta asing, dengan mempergunakan seluruh upaya yang ada lewat kolaborasi dengan pemerintah,” terang administrasi Bank sentral Korsel.

gejolak politikbank sentral korselpemakzulan presidenkebijakan moneterekonomi korea selatan