Pemerintah Ancam Alihkan Proyek Ikn Dari Penanam Modal Tak Serius

22 Januari 202526 Views

Menteri PKP Maruarar Sirait. (Foto: Eva/.

Jakarta –

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait menyatakan pemerintah akan meninjau ulang kinerja penanam modal swasta yg terlibat dalam pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) di Kalimantan Timur. Langkah ini dilaksanakan setelah didapatkan lambatnya realisasi pembangunan dari sejumlah proyek yg sudah melaksanakan groundbreaking.

Maruarar, yg bersahabat disapa Ara, mengungkapkan banyak proyek swasta telah mengawali seremoni groundbreaking, tapi cuma sedikit yang melanjutkan pembangunannya. Untuk itu, pemerintah akan menganalisa janji para investor.

“Kami diskusi panjang soal bagaimana peranan swasta di IKN. Karena yg groundbreaking banyak tetapi yang membangun sedikit. Tadi saya sudah diskusikan, Pak Bas (Kepala Otorita IKN Basuki Hadimuljono) juga setuju, direview yg sudah groundbreaking,” ujar Ara, dilansir dari detikFinance, Rabu (22/1/2025).

Ara menambahkan, pemerintah mulai meminta penjelasan dari pebisnis yang sudah melaksanakan groundbreaking tapi belum menampilkan perkembangan signifikan. Investor yang tidak sanggup melanjutkan pembangunan sanggup kehilangan hak atas proyek tersebut.

“Pengusaha yang memang sudah groundbreaking tapi mungkin tidak jadi atau tak cepat membangun agar itu mampu ditanya baik-baik apakah mau lanjut atau tak. Nanti mulai diberikan terhadap yg memang serius mau membangun. Sehingga peluang itu juga jadi produktif waktunya,” imbuhnya.

Arahan Kepala Negara Prabowo

Ara mengungkapkan Kepala Negara Prabowo Subianto menampilkan kode agar tugas swasta diutamakan dalam percepatan pembangunan IKN. Namun, pemerintah mulai memberlakukan tenggat waktu yang tegas buat para penanam modal bagi menyelesaikan proyek mereka.

“Jadi tak usah menanti misalnya dikasih peluang 1,5 tahun, tetapi ditanya saja satu-sesuatu direview agar ada sebuah gerak cepat sesuai kode Pak Prabowo agar langkah-langkahnya juga swasta itu diutamakan buat bisa mengerjakan melaksanakan investasi di IKN, khususnya yang serius,” jelasnya.

Jika ada penanam modal yang tak dapat menyanggupi tenggat waktu, proyek tersebut mulai dialihkan ke pihak lain yg lebih kompeten.

“Saya rasa itu mesti dikasih tenggat waktu waktunya kapan. Kalau nggak ada ya telah memiliki arti diberikan peluang ke yang lain. Kalau nggak digituin nanti hasilnya lama, sementara kode Presiden Prabowo mesti ada waktu deadlinenya,” pungkas Ara.

Artikel ini telah tayang di detikFinance. Baca selengkapnya di sini!