Pansus Hak Angket Bakalan Bahas Posisi KPK di Hukum Tata Negara

Pansus Hak Angket Bakalan Bahas Posisi KPK di Hukum Tata Negara
Pansus Hak Angket Bakalan Bahas Posisi KPK di Hukum Tata Negara
Pansus Hak Angket Bakalan Bahas Posisi KPK di Hukum Tata Negara
Pansus Hak Angket Bakalan Bahas Posisi KPK di Hukum Tata Negara

Politik – Ketua Panitia Khusus (Pansus Hak Angket) KPK Agun Gunandjar mengatakan kalau Pansus bakalan membahas posisi KPK di hukum tata negara.

Pansus Hak Angket Bakalan Bahas Posisi KPK di Hukum Tata Negara – “Dalam rapat internal yang telah kami sepakati, kita bakalan kedepankan persoalan dari makro dulu, posisi KPK di hukum tata negara dan juga posisi KPK pada criminal justice system,” ujar Agun.

Pansus, kata Agun, bakalan menyelidiki bagaimana kinerja dari KPK sebagai lembaga antikorupsi di Indonesia. Ia juga menyebutkan kalau lembaga antirasuah tersebut sama sekali tidak mempunyai sinergitas dengan aparat penegak hukum lainnya misalnya seperti polisi dan kejaksaan.

“Ini saja telah timbul problem, seharusnya terdapat semangat pencegahan pemberantasam korupsi. Akan tetapi, nyatanya tidak nyambung antara pihak KPK sama polisi, dan tidak nyambung antara KPK dengan jaksa,” kata dia.

“Padahal penyelidikan dan juga tuntutan yang dilakukan KPK tersebut bagian dari integral politik pemberantasan tindak pidana kriminal termasuk juga korupsi,” lanjut Agun.

Bukan hanya itu, Pansus hak angket juga bakalan mencari fakta-fakta terkait dengan kasus Miryam Hiryani yang dimana mengaku ditekan oleh para anggota DPR.

Baca juga : PKB Dukung Guspul Pada Pilkada Jatim 2018

“Angket tersebut tugasnya untuk penyidikan pada tata negara. Apakah itu benar-benar tidak penting? Itu penting malah itu menjadi bahan temuan yang dimana kita buka dengan objektif didasarkan fakta yang sebenarnya terjadi, apakah benar terkait dengan kasus Miryam tersebut harus dibuktikan,” jelas Agun. (ch)

Be the first to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.


*