Fahri Hamzah : Pansus Angket Itu Adalah Lembaga Penyelidikan Tertinggi

Fahri Hamzah : Pansus Angket Itu Adalah Lembaga Penyelidikan Tertinggi
Fahri Hamzah : Pansus Angket Itu Adalah Lembaga Penyelidikan Tertinggi
Fahri Hamzah : Pansus Angket Itu Adalah Lembaga Penyelidikan Tertinggi
Fahri Hamzah : Pansus Angket Itu Adalah Lembaga Penyelidikan Tertinggi

Politik – Wakil Ketua dari DPR Fahri Hamzah menyebut bahwa hak angket yang telah dimiliki Parlemen itu haruslah ditaati. Karena, hak angket adalah lembaga penyelidikan tertinggi.

Fahri Hamzah : Pansus Angket Itu Adalah Lembaga Penyelidikan Tertinggi – “Terkait dengan angket sendiri merupakan hak yang letaknya pada Undang-undang 1945 konstitusi negara bukan hanya sekadar undang-undang, artinya angket merupakan lembaga penyelidikan tertinggi yang terdapat di negeri kita sekarang ini, jadi benar-benar sangatlah besar pengaruhnya untuk kehidupan kita karena hal tersebut yang harus ditaati dan juga diikuti sebagai pengawas tertinggi,” buka Fahri.

Maka dari itu, lanjutnya, sekarang ini DPR itu haruslah memulai tradisi dalam mendisiplinkan pejabat negara yang dimana berhubungan bersama dengan Parlemen. “Karena DPR menjadi lembaga pengawas tertinggi harus mempunyai wibawa pengawasan,” katanya.

Dengan begitu, sambung dari Fahri, DPR dapat menggunakan kewenangannya jika terdapat lembaga pemerintah lainnya yang sama sekali tidak ingin diawasi.

“Kalau terdapat gejala lembaga pemerintah tersebut tidak ingin diawasi, maupun menolak diawasi maka harusnya DPR secara langsung gunakan kewenangan yang besar tersebut untuk dapat menyadari kalau diawasi DPR itu merupakan perintah konstitusi,” pungkas Fahri.

Sebelumnya, KPK telah menolak mendatangkan Miryam S Haryani, tersangka dari kasus dugaan korupsi e-KTP yang telah dipanggil oleh Panitia Khusus (Pansus) Hak Angket. Penolakan itu membuat pihak DPR menyampaikan bila KPK menolak untuk bisa mendatangkan Miryam dan memenuhi panggilan Pansus Hak Angket sampai tiga kali, maka Miryam dapat dijemput paksa dengan bantuan kepolisian.

Akan tetapi, kepolisian sendiri telah menolak untuk dapat menjemput paksa Miryam sesuai dengan permintaan DPR. Hal tersebut disampaikan secara langsung oleh Kapolri Jenderal, Tito Karnavian.

“Kalau terdapat permintaan dari DPR untuk jemput paksa. Saya sampaikan kalau kemungkinan besar tidak dapat dilaksanakan,” kata Tito.

Baca juga : KPK Tangkap dan Tahan Penyuap Kasi Intel Kejati Bengkulu

Menurut Tito, tidak terdapat landasan yang melegalkan Polri untuk bisa menjemput paksa seseorang hanya untuk kepentingan Pansus DPR. Terlebih lagi, menyangkut kasus yang sedang ditangani oleh KPK.

“Terdapat hambatan hukum, sekali lagi itu hukum acara. Terdapat kerancuan hukum,” terang Tito. (ch)

Be the first to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.


*